Guru honorer yang dinyatakan lulus Passing Grade (PG) Jatim bertemu Selasa (3 Juli 2023) dengan Presiden DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kantor Kadin Jatim.
Mereka merupakan anggota GLPG (Guru Lulus Gelar) PNS dengan Perjanjian Kerja Swasta (PPPK) di Jawa Timur. Kepada LaNyalla, mereka memaparkan nasib 6138 guru yang lulus PG (Passing Grade) tahun 2021 dari 38 provinsi/kota di Jatim yang tidak diikutkan pelatihan PPPK oleh Pemprov Jatim.
“Negara lain juga mengusulkan pembentukan landmark seperti itu, tetapi mengapa pemerintah Jawa Timur tidak mengusulkannya ke pemerintah pusat? Kami protes ke berbagai pejabat, tetapi tidak ada tanggapan dari gubernur. Kami mengunjungi kantor gubernur dan “Ada koordinator GLPG Abdul Said Faqih Ma’mal.
Selain Ma ‘mol, hadir pula guru lulusan PG lainnya seperti Hindri Mauludfiana, Adi Purna L, Anisah Harjanti, Mudlofar, Safaaul, Fitri Amaliyah, Anton Feriyanto, Lilik Endang dan Ilham Dwi P.
Para hadirin berharap agar Ketua DPD RI dapat memberikan solusi atas permasalahan ini. Pasalnya, pemerintah sendiri telah memastikan bahwa sasaran yang diutamakan PPPK untuk rekrutmen keguruan adalah guru honorer yang sudah lulus.
“Saya sampaikan keinginan saya atas nasib kami yang diumumkan lulus PG tapi tidak diangkat ke PPPK. Direktur DPD RI berharap bisa meneruskan pengaduan ini ke pihak terkait. Direktur DPD Pak Nyalla mengatakan, “Siapa itu? Saya suka guru saya dan saya suka bagian”.
Ia menjelaskan, pihaknya sangat menginginkan guru honorer diangkat menjadi PPPK. Alasannya, sebagian besar dari mereka telah melayani selama beberapa dekade.
“Meski sudah puluhan tahun mengabdi, banyak guru honorer yang masih mendapatkan honor di bawah 1 juta rupiah. Dengan kondisi saat ini, sangat sulit mendapatkan honor sebesar itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” terangnya.
Para guru berharap pengabdian mereka selama ini mendapat penghargaan yang memadai sesuai prioritas pemerintah.
Presiden DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengakui akan dilakukan upaya untuk mengkaji ulang hal tersebut. Ini akan memberi Anda hasil yang diharapkan nanti.
“Mungkin nanti saya akan bertemu dulu dengan Pemda Jatim. Saya akan menanyakan hal ini dan sejauh mana mereka melakukan operasi. Besok saya juga akan bertemu dengan gubernur. Secepatnya jangan dilakukan. oleh rakyat” kata La Nya yang sedang pisah terkait Jawa Timur.
Menurut LaNyalla, profesi guru perlu diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai PPPK. Bukan ucapan terima kasih atas dedikasinya, tapi janji pemerintah untuk mengutamakan tenaga pendidikan.
“Itulah mengapa demokrasi kita menganut demokrasi liberal. Kita kehilangan nilai Pancasila. Kesejahteraan kita semakin terpuruk karena didominasi oleh oligarki ekonomi. Salah satu solusinya adalah dengan benar pergi kembali ke teks UUD 45.. Kesejahteraan rakyat terjamin”. (*)